INSTRUKSI JAKSA AGUNG RI NO. 5 TAHUN 2023

FUNGSI:

• Mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam edukasi dan pembinaan hukum
• Mendekatkan fungsi Kejaksaan dalam pencegahan pelanggaran hukum, khususnya di desa
• Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat desa

RELEVANSI

• Memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat dan Masyarakat desa
• Menanamkan pemahaman tentang risiko hukum dalam pengelolaan keuangan desa
• Mendampingi secara preventif agar tidak terjadi penyimpangan atau tindak pidana
• Membentuk budaya sadar hukum di lingkungan desa

PERAN JPN

• Memberi pendampingan hukum (legal assistance) dalam pengelolaan dana desa
• Menjadi bagian dari pelaksanaan JAGA DESA dalam mencegah permasalahan hukum sejak dini

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAMPINGAN HUKUM DANA DESA

• Memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa
• Menjadi sarana konsultasi hukum preventif bagi pemerintah desa
• Mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
• Mencegah terjadinya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum sejak dini
• Menumbuhkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat desa
• Menjembatani koordinasi antara desa dengan Aparat Penegak Hukum
• Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance)

DANA OPERASIONAL DESA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

*Membayar Honorarium Pemerintahan Desa

*Perjalanan Dinas Pemerintah Desa di Luar Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota Setempat

*Membayar Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparat Desa